Menurut Adian, pemerintahan Jokowi adalah korban dari kebijakan 22 tahun lalu yang diambil pemerintahan Soeharto.
Dia menilai sesungguhnya Presiden Jokowi telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kedatangan tenaga kerja asing, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) soal tenaga kerja asing.
Adian berpendapat penerbitan Perpres ini merupakan upaya yang bisa ditempuh pemerintahan Jokowi untuk memperlambat masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia melalui upaya pengetatan dan pengaturan sanksi.
“Pemerintahan Jokowi tidak salah,” kata Adian.
Sebelumnya maraknya isu hoaks (berita bohong) dan fitnah yanngmenyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang dinilai Adian mengancam perjuangan reformasi oleh mahasiswa bersama rakyat pada 1998.
“Apa yang kita perjuangkan 20 tahun lalu terancam. Perjuangan kita saat ini sepertinya sedang dihilangkan, isu SARA merebak di mana-mana, kebohongan merebak di mana-mana,” ujarnya dalam acara pameran foto refleksi 20 tahun gerakan reformasi di Graha Pena 98, Jakarta Selatan, Kamis.
Politis PDI Perjuangan itu mengatakan berkembangnya isu hoaks, fitnah berbasis SARA merupakan sebuah kemunduran demokrasi yang tidak sejalan dengan cita-cita reformasi.
Ia mengaskan bahwa dalam demokrasi, kita diajarkan untuk melihat kesalahan manusia bukan atas etnis atau keyakinannya, melainkan dari perbuatannya.
“Demokrasi tidak mungkin dibangun di atas diskriminasi, intimidasi, fitnah bernuansa SARA. Demokrasi tidak bisa dibangun di atas kebohongan,” ujar anggota DPR RI itu. (tc)