Infoteratas.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mulai gerah melihat Anies-Sandi yang terus-terusan pencitraan.
Pria yang akrab disapa Pras meminta keduanya berhenti pencitraan dan lebih serius bekerja.
Pras berkomentar setelah kesal melihat Jakarta yang jadi gaduh usai banjir di sejumlah titik, Selasa (12/12/2017).
Anies-Sandi dinilai kurang tanggap dan responsif dalam banjir kemarin.
Menurut Pras, semua sudah tahu cuaca ekstrem dan curah hujan semakin meningkat sampai Januari-Februari 2018.
Artinya, kata Pras, Anies-Sandi harus mengumpulkan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk menyelesaikan banjir Jakarta.
“Jangan sampai Jakarta, sebagai ibu kota darurat banjir. Stop pencitraan dan tak perlu bicara yang tidak penting. Ayo fokus kerja benahi Jakarta,” kata Pras di Jakarta Selasa (12/12/2017).
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI itu mengaku kaget melihat jalan protokol banjir dan terowongan Dukuhatas sampai terendam sekitar satu meter.
Seharusnya, kata Pras, orang nomor satu di ibukota sigap dan berkoordinasi dengan SKPD terkait tidak terputus saat intensitas hujan tinggi.
“Saya juga berpesan, jangan saling menyalahkan. Ini era pemerintah Anies-Sandi. Ayo selesaikan bersama dengan gotong royong,” kata Pras.
“Job discription gubernur dan wagub bukan ada di kantor. Tapi lebih banyak di lapangan supaya terukur kinerja Gubernur dan Wagub DKI. Nanti terlihat apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Pras.
Apalagi, kata dia, anggaran untuk Dinas Sumber Daya pada APBD 2018 Rp 3.181 triliun.
“Saya juga berpesan, jangan saling menyalahkan. Ini era pemerintah Anies-Sandi. Ayo selesaikan bersama dengan gotong royong,” kata Pras.
“Job discription gubernur dan wagub bukan ada di kantor. Tapi lebih banyak di lapangan supaya terukur kinerja Gubernur dan Wagub DKI. Nanti terlihat apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Pras.
Apalagi, kata dia, anggaran untuk Dinas Sumber Daya pada APBD 2018 Rp 3.181 triliun.
Ruang Terbuka Hijau Baru 9,8 Persen dari Idealnya 30 Persen, Tak Heran Jakarta Banjir
Hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta pada Senin (11/12/2017) sore, mengakibatkan sejumlah kawasan di ibu kota digenangi air.
Nirwono Yoga, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti mengatakan, genangan terjadi karena kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) sebagai tempat menampung air.
"Ruang terbuka hijau sangat kurang, karena baru 9,8 persen, aturannya 30 persen," tutur Nirwono Yoga kepada wartawan, Selasa (12/12/2017).
Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan audit bangunan. Harusnya, masing-masing kavling bangunan menyediakan RTH sebesar 30 persen sebagai daerah resapan air.
Saat ini, dia melihat pembangunan tidak memperhatikan RTH. Hanya ada saluran air kecil yang menampung air hujan. Dia mencontohkan kawasan Kuningan dan Senayan yang sudah dipenuhi bangunan.
Kondisi ini diperparah sistem saluran air di wilayah ibu kota, yang tidak terhubung dengan baik dengan daerah sekitar.
"Saluran air di lapangan hanya selebar 50 cm, dengan kapasitas hujan kemarin, waktu yang singkat tentu tidak akan cukup. Sehingga, tidak cukup dan menyebabkan genangan," jelasnya.
Wartakotatribunnews.com