Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pihaknya tidak setuju adanya pihak-pihak yang menghalangi ceramah ulama asal Asahan, Sumatera Utara tersebut.
"PPP sendiri tidak setuju ada elemen masyarakat yang menghalangi UAS ceramah di satu tempat. Mestinya kita turut menyesalkan itu terjadi," ujar Arsul di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Selasa (4/9).
Menurut Arsul, ceramah ulama yang beken dikenal dengan sebutan UAS ini tidak pernah membawa ujaran kebencian, makar dan hal-hal yang berbau dengan ormas Hizbut Thahrir Indonesia (HTI). Sehingga tidak perlu adanya penolakan tersebut.
"UAS kan sama sekali tidak membawa ujaran kebencian, tidak mengarah pada makar, tidak ada konten-konten katakanlah HTI dan segala macam," katanya.
Oleh sebab itu, Arsul mengaku sudah memerintahkan kepada kadernya untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Sehingga kader PPP tidak ada yang menentang atau ikut mendukung penolakan ceramah UAS tersebut.
"Jadi kita minta warga kita ikut mendamaikan, bukan malah menentang atau mendukung. Sehingga terjadi situasi berhadap-hadapan masyarakat dengan yang lain (massa pro ke UAS dan kontra)," katanya.
Arsul menjelaskan, perlu adanya komunikasi yang terbangun di masyarakat terkait penolakan UAS tersebut. Sebab kata Arsul, ceramah UAS tidak menyinggung makar dan juga ujaran kebencian.
"Ini kan elemen masyarakat perlu kita ajak komunikasi. Perlu satu dengan yang lain itu silaturahmi dibangun," pungkasnya.
Sekadar informasi, dalam akun Istagram milik UAS @ustadzabdulsomad membeberkan alasan kegiatan ceramahnya tersebut dibatalkan.
Kata dia, dibatalkannya itu karena adanya ancaman, intimidasi dan juga pembatalan ceramah dari yang sebelumnya telah diagendakan.
Adapun daerah yang ia batalkan untuk ceramah keagamaan antara lain, Grobogan, Kudus, Jepara, Semarang, Malang, Solo, Boyolali, Jombang, Kediri. [jpc]