Dana kunker legislator tersebut menjadi sorotan publik karena mengalami peningkatan signifikan kalau dibandingkan pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
"Sudah disosialisasikan oleh teman-teman DPRD, digunakan untuk mendapatkan referensi, informasi-informasi, studi komparasi di daerah-daerah lain," ujar Sandiaga seusai menghadiri acara di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Kamis (23/11/2017).
Sandiaga berharap, anggaran kunker yang tengah menjadi sorotan masyarakat itu bisa efektif jika nantinya disetujui.
"Anggaran-anggaran ini bukan hanya anggaran jalan-jalan. Tetapi, anggaran yang betul-betul meningkatkan kemampuan mereka untuk menjadi mitra pemprov, untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan terbaik yang mereka dapatkan dari luar negeri maupun sekeliling Indonesia," jelas Sandiaga.
Selain itu, ia berharap 106 wakil rakyat Jakarta mau turun ke masyarakat menyerap aspirasi warga secara rutin sekali dalam sepekan.
Saat ditanya soal kewajaran anggaran Rp107 miliar untuk kunjungan kerja dewan ke sejumlah daerah di Indonesia, Sandiaga tidak menjawab.
Ia hanya mengatakan sebagian hal tersebut sudah diatur pada pemerintahan sebelumnya, tepatnya saat Djarot Saiful Hidayat masih menjabat sebagai Gubernur.
"Itu kami review. Saya kan review satu-satu secara detail, saya pertanyakan. Tapi ini memang sudah yang diatur dalam pergub. Ini yang sudah disosialisasikan diajukan sebelumnya oleh pemerintahan Pak Djarot," terangnya.
"Jadi itu yang sudah on the table, yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Waktu kami meninjaunya, ada beberapa yang bisa diefisiensikan. Tapi ada beberapa yang sudah menjadi keputusan sebelumnya yang harus kami amankan," jelasnya.
Dana anggaran kunker komisi-komisi DPRD Jakarta sebesar Rp107 miliar tengah menjadi sorotan publik.
Anggaran yang dapat dilihat melalui laman apbd.jakarta.go.id itu naik sekitar Rp79 miliar, jika dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2017 sebesar Rp28.756.220.550.
Selain kunjungan dewan di dalam kota, sekretariat DPRD Jakarta juga menganggarkan Rp968.786.000 untuk kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan DPRD Jakarta ke luar negeri.
Gaji hingga Beli Ban, Ini Rincian Biaya Operasional TGUPP Anies
Jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno naik signifikan. Dana pembiayaannya pun menggelembung dibanding pemerintahan sebelumnya.
Pada periode lalu, dana TGUPP hanya sekitar Rp 2,3 miliar, kini melonjak jadi Rp 28,5 miliar.
Seperti dikutip dari apbd.jakarta.go.id mengenai RAPBD 2018, tertera anggota TGUPP berjumlah 60 orang, yang masing-masing mendapat honor Rp 24.930.000 per bulan. Bayaran itu diberikan selama 13 bulan kerja.
Sedangkan untuk ketua tim, yang berjumlah 14 orang, masing-masing mendapat honor Rp 27.900.000. Biaya tersebut belum termasuk untuk membeli kertas, operasional kendaraan dinas, hingga pengadaan mesin absensi.
Dari sisi jumlah, TGUPP versi Anies-Sandi jauh lebih banyak dari postur tim serupa di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya.
Selain untuk gaji, ada pula belanja barang dan jasa berupa alat tulis kantor, Anies menggelontorkan dana sebesar Rp 25 juta. Kemudian, belanja ban kendaraan dinas operasional sebesar Rp 7,9 juta. Lalu belanja aki kendaraan dinas operasional sebesar Rp 2,6 juta.
Kemudian, belanja bahan bakar kendaraan dinas operasional sebesar Rp 51,3 juta. Belanja jasa servis kendaraan dinas sebesar Rp 6,6 juta. Pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 3,8 juta. Untuk sewa mesin fotokopi sebanyak Rp 109 juta.
Selain itu, Anies juga mempersiapkan dana untuk narasumber sebanyak 2 orang untuk 15 bulan di 5 bidang kerja sehingga total menjadi Rp 120.000.000. Selain itu, ada pula narasumber profesional sebanyak 2 orang selama 4 kali di 5 bidang kerja sehingga total belanja sebesar Rp 56.000.000.
Lalu, belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp 1.970.800.000, kemudian belanja modal mesin absensi sebesar Rp 15.244.280.
Sehingga total biaya yang harus disiapkan sebesar Rp 28,572,315,630.(http://ift.tt/2jT7VCI)