Fahri menyebut, Prabowo tidak memiliki sumber pemasukan selain dari bisnis pribadi. Dengan dihambatnya bisnis-bisnis miliknya, Prabowo pun kesulitan mencari dana untuk maju sebagai capres di Pilpres 2019.
"Prabowo itu bingung karena dia enggak berkuasa. Saya mendengar malah bisnis-bisnisnya pun seperti dihambat. Akhirnya enggak punya uang, begitu mau maju lagi dari mana sumbernya? Enggak ada pembiayaan," ungkap Fahri di Gedung DPR, kemarin.
Untuk maju sebagai capres, Fahri memperkirakan butuh dana antara Rp 2,5 triliun hingga Rp 5 triliun. "Rp2,5 T ini dari mana? 0 nya 12 itu bos, darimana duit itu. Itu yang membuat dia bingung," imbuhnya. "Pilpres ini begitu mahal, tapi ditanggung oleh satu orang."
Fahri tak menyebut siapa yang menghambat bisnis-bisnis bos Gerindra itu. Namun, dia menyinggung pemerintah ketika membicarakan soal risiko bagi pebisnis yang menyumbang bagi Prabowo. Eks politisi PKS itu menyebut, bisnis milik para penyumbang itu juga bisa dihambat jika mereka ketahuan menyumbang.
"Kalau kelas menengah nyumbang kan enggak berani, pakai hamba Allah dia nyumbangnya. Kenapa? Ketahuan sama pemerintah dia bisa digencet bisnisnya. Enggak ada UU yang memproteksi penyumbang," beber Fahri.
Sebaliknya, sumbangan bakal mengalir deras untuk Jokowi. Sebagai incumbent, katanya, mendapatkan donasi dari hasil pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah.
"Karena dia incumbent, on going projectnya banyak. Bayangkan ini proyek bikin jalan tol dimana-mana. Ini kan pelabuhan airport segala macem. Itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa," duganya.
Perihal sumbang menyumbang ini menurut Fahri terjadi lantaran tidak adanya aturan soal pembiayaan politik bagi calon kepala daerah, legislatif maupun presiden oleh pemerintah. Sebaiknya seluruh pembiayaan kampanye berasal dari uang negara. "Kalian (capres) hanya cukup ngomong kepada masyarakat bahwa kalian itu bisa (menjadi presiden). Nah, itu kan mantap," sarannya. Imbasnya, para peserta Pemilu akan berupaya mencari modal sendiri untuk maju di Pemilu.
Perihal sumbang menyumbang ini menurut Fahri terjadi lantaran tidak adanya aturan soal pembiayaan politik bagi calon kepala daerah, legislatif maupun presiden oleh pemerintah. Sebaiknya seluruh pembiayaan kampanye berasal dari uang negara. "Kalian (capres) hanya cukup ngomong kepada masyarakat bahwa kalian itu bisa (menjadi presiden). Nah, itu kan mantap," sarannya. Imbasnya, para peserta Pemilu akan berupaya mencari modal sendiri untuk maju di Pemilu.
Dikonfirmasi, Waketum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebut, bisnis Prabowo tetap berjalan lama. Baik yang di Indonesia maupun luar negeri, dan itu tidak tergantung dengan siapa penguasanya. Namun dia mengakui, ada beberapa rencana bisnis baru Prabowo yang sepertinya dihambat atau dipersulit.
"Ya pasti yang berkuasalah (yang menghambat), biasa. Tetapi kan Pak Prabowo sadar konsekuensi dari sikap beliau jadi buat beliau dan Partai Gerindra itu merupakan bagian dari perjuangan. Nggak ada masalah," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, semalam. "Tetapi dalam konteks yang lain dalam rangka perjuangan juga beliau menyuruh kami agar bersikap mandiri dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang tidak tergantung pemerintah."
Ferry bilang, Partai Gerindra "sudah selesai" soal urusan kemandirian. Partai ini punya koperasi dan pendapatan dari sumber internal. "Dan sekarang kita galang donasi dari masyarakat," imbuhnya.
Karena itu, Ferry membantah penggalangan dana itu dilakukan karena Prabowo tengah kebingungan tak punya uang. Dengan kemandirian, idealisme dan ideologi partai tidak terbeli.
"Jadi tidak benar kalau Pak Prabowo bingung. Hendaknya sebuah partai yang ingin melakukan perubahan dan siap berhadapan dengan kekuatan oligarki dan kekuatan pemilik modal harus siap dengan pengelolaan keuangan yang mandiri dan modern," tegasnya.
Senada, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan penggalangan dana politik dilakukan bukan karena partai tidak memiliki ongkos politik di Pilkada dan Pemilu 2019. Dia mengklaim, penggalangan dana itu dibuat untuk melihat partisipasi publik. [rmol]