Sekretaris The Islamic Study and Action Center (ISAC), Endro Sudarsono mendesak pemerintah untuk tegas dalam menegakkan hukum kasus terorisme yang terjadi di Papua tersebut. Karena, menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut telah nyata-nyata melakukan tindakan teror dan melawan pemerintah.
“Indonesia berduka, bahwa kasus ini harus segera diusut tuntas, karena sudah nyata-nyata telah berbuat sadis, kejam dalam melawan pemerintah beserta warga dengan penembakan pesawat dan 3 korban meninggal dunia warga sipil,” ungkap Endro, Kamis (28/6/18).
“Presiden Jokowi harus tegas untuk penegakan hukum kasus terorisme dan separatisme di bumi Papua,” sambungnya.
Selain itu, Endro juga mempertanyakan sikap Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang dinilainya tidak berdaya dalam menangani kasus teror tersebut. Menurutnya teror tersebut tidak bisa dinilai sebagai tindakan kriminal biasa. Karenanya harus ditindak sebagai organisasi separatis dan terorisme.
“Mempertanyakan sikap BNPT yang seolah tidak berdaya menangani kasus terorisme di bumi Papua,” ujarnya.
ISAC menilai kasus teror di Nduga itu juga terlihat bermotif politik, separatis dan gangguan Kamtibmas. Dengan demikian, ia meminta kepada pemerintah untuk melibatkan Densus 88 dan TNI ikut andil dalam penanggulangan kasus di kemudian hari. Sinergi itu penting untuk penegakan hukum terhadap semua pelaku dan aktor intelektualnya.
“Terorisme dalam kasus ini nampak sekali bermotif politik, separatis dan gangguan Kamtibmas,” katanya.
Endro menambahkan aksi teror kelompok sparatis di Papua itu seharusnya menjadi operasi prioritas pemerintah. Dia lantas membandingkan dengan kasus bom di Surabaya, dimana aparat mampu menangkap ratusan orang dan menembak mati beberapa orang.
“Kami menunggu langkah dan sikap aparat penegak hukum dalam kasus terorisme dan separatisme di bumi Papua,” pungkasnya.[kiblat]