Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Ahmad Riza Patria, partainya siap membiayai proses audit jika pemerintah tidak mampu.
"Jadi, melalui kesempatan ini, kami dari Gerindra minta supaya pemerintah melakukan audit internal secara menyeluruh. Kemudian juga membangun sistem melalui IT," katanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (12/12).
"IT-nya murah. Kalau pemerintah tidak punya anggaran, Gerindra yang akan biayai pembuatan softaware IT untuk pengawasan dan kontrol. Itu sangat sederhana sekali," sambung Riza.
Riza yang juga wakil ketua Komisi II DPR itu menilai bahwa penemuan ribuan KTP-el oleh masyarakat sangat erat kaitannya dengan Pilpres 2019, dan jelas memicu kecurangan.
"Karena hal KTP ini sangat berpotensi mengganggu. Jangankan musim pilpres, di hari-hari biasa saja KTP sebagai identitas yang penting satu-satunya," jelasnya.
Riza pun menilai wajar jika kebanyakan dari masyarakat menduga adanya keterkaitan dari insiden tercecernya KTP-el dengan Pemilu 2019.
"Jadi, tidak salah kalau masyarakat menduga-duga ada apa jangan-jangan dipakai untuk kecurangan," tandasnya.
[ rmol]