Demikian disampaikan oleh advokat senior Otto Hasibuan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/4). Menurutnya, pemerintah bisa melakukan pendekatan dilpomatik dalam menyelesaikan polemik tersebut.
Pendapat Otto berkaca pada keberhasilan pemerintah melobi Kuala Lumpur untuk tidak mengeksekusi mati Tenaga Kerja Wanita (TKW) Siti Aisyah beberapa waktu sebelumnya.
"Memang sebenarnya pemerintah punya diplomasi. Sedangkan orang yang mau dihukum mati saja bisa dibuat diplomasi, masa ini tidak bisa dilakukan dengan upaya-upaya diplomasi?" ujarnya.
"Saya pikir ini cukup mudah buat pemerintah kalau sungguh-sungguh. Saya kira itu pasti bisa. Itu saja (pembebasan TKW) bisa, masa ini tidak bisa. Dibuatkan diplomasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk bertindak terlalu jauh, mengingat dugaan kecurangan itu terjadi di negara Malaysia.
"Secara full, yang paling berkompeten menangani kasus itu karena locus tempusnya di Malaysia, maka PDRM yang berkompeten. Kita enggak punya kewenangan apa-apa, kita harus menghargai hukum di negara lain," ujar Karo Penmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Senin (15/4)(rmol)