Begitu dikatakan Ketua Umum Pemuda Indonesia Hebat (PIH), Rhuqby Adeana Subay kepada redaksi, Selasa malam (29/5).
Menurut dia, persoalan gaji dewan pengarah dan struktur BPIP sebetulnya baru wacana. Namun, sengaja digoreng oleh pihak-pihak tertentu agar menjadi polemik baru.
"Ada kekuatan subversif yang sengaja memframing dan memviralkan isue gaji BPIP sebagai bentuk pelemahan, karena kuatnya komitmen Pemerintahan Jokowi bahwa Pancasila final sebagai Ideologi Bangsa Indonesia," jelas Rhuqby.
Dia menilai, BPIP dibentuk dengan dasar kuat kesejarahan meneruskan cita cita mulia para pendiri bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Hal itu, lanjut Rhuqby, membuat kemunculan BPIP menjadi ancaman serius bagi sel aktif maupun sel pasif dari jaringan kelompok subversif trans-nasional.
"Kekuatan ideologi trans-nasional ini coba masuk untuk mengoyak Pancasila serta nilai nilai Keberagaman dan Kebhinekaan Bangsa Indonesia. Karena kekuatan anti Pancasila ini berkeliaraan dan berjejaring di dalam maupun di luar birokrasi pemerintahan jauh sebelum Pemerintahan Jokowi," jelasnya.
Rhuqby menambahkan, berkumpulnya tokoh tokoh di dalam Dewan Pengarah seperti, Megawati SP, Try Sutrisno, KH Maruf Amin, KH Said Aqil Siradj, Buya Syafii Maarif, Mahfud MD, Sudhamek merupakan tokoh bangsa yang telah teruji dedikasinya bagi Bangsa dan Negara.
"Para tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi dan bukan bekerja atas dasar gaji," jelasnya.
Untuk itu, Rhuqby mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mewaspadai kelompok/organisasi yang coba membawa agenda untuk mengganti Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia atas nama kebebasan Demokrasi.[rmol]