Infoteratas.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Mayor Jenderal (purnawirawan) Djoko Setiadi mengingatkan para penyebar hoax di internet untuk menghentikan aksi. Kalau tidak mau berhenti, mereka akan ditindak tegas.
"Akan ada tindakan (atas berita hoax), jadi nanti kami ingatkan supaya berhenti, jangan dilanjutkan. Tapi kalau nanti dia semakin menjadi-jadi, ya nanti ada aturannya," kata Djoko di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2018).
Baru-baru ini, ada penyebaran berita pidato Presiden Joko Widodo di Senayan, Jakarta, tentang adanya ancaman terhadap kondisi keamanan di Tanah Air dari sejumlah kelompok masyarakat terkait hasil pilkada Jakarta tahun 2017. Istana Kepresidenan memastikan bahwa pesan tersebut berita bohong.
Djoko menambahkan konten hoax ada yang positif, ada pula yang negatif. Dia menggarisbawahi bahwa pesan yang disebarkan bisa mempengaruhi masyarakat.
"Saya imbau kepada putra putri Indonesia, mari kalau itu hoax membangun ya silakan saja. Tetapi jangan menjelek-jelekkanlah, yang tidak pantas disampaikan sebaiknya dikurangi," ujar dia.
Djoko mengatakan selama ini konten hoax diinternet ditangani Direktorat Aplikasi dan Informatika Kementerian Informasi dan Informatika. Sekarang, masalah tersebut dibawah dibawah tanggungjawab Badan Siber dan Sandi Negara.
"Sementara ini dilakukan oleh Kominfo, nanti Direktorat Aptika akan bergabung dengan BSSN," kata dia.
Mantan Kepala Lembaga Sandi Negara mengatakan Presiden Joko Widodo mengharapkan, selain memproteksi instansi pemerintah dan BUMN, BSSN mampu menangani kejahatan siber terhadap semua warga negara.
"(Arahan Presiden) pasti ada. Beliau mengarahkan bahwa kemampuan ini disamping untuk instansi pemerintah dan BUMN, juga ke private, bahkan ke warga negara. Ini impian beliau, kami akan lakukan," ujar dia.
PROFIL KETUA BADAN SIBER
Hari ini Presiden Joko Widodo melantik Mayjen TNI Djoko Setiadi menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dengan jabatan ini, Djoko akan melaporkan langsung seluruh tugasnya kepada Presiden. Seperti apa sosoknya?
Djoko sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sejak 2011. Lemsaneg berada di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
Dikutip dari @Lemsaneg_RI, Rabu (3/1/2018), Djoko lahir di Surakarta (Solo) dari keluarga sederhana. Ia memiliki delapan saudara.
Baca juga: Sah! Jokowi Lantik Djoko Setiadi Jadi Kepala BSSN
Djoko menempuh pendidikan SMA di Jakarta dan tinggal bersama kakak kandungnya. Selepas SMA, ia terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Hingga pada 1977, Djoko mendapat informasi tentang Akademi Sandi Negara (Aksara) di surat kabar. Ia merupakan salah satu yang berhasil lolos dari ratusan pendaftar.
Djoko lulus dari Aksara pada 1980. Saat itu ia sudah mengagumi sosok Roebiono Kertopati, Kepala Lemasaneg kala itu.
Sosok Roebiono pulalah yang menginspirasinya untuk masuk ABRI, sekarang TNI. Karena itu, setelah lulus dari Aksara, Djoko meniti karier di TNI.
Ia lulus dari pendidikan TNI pada 1981. Saat berpangkat letnan dua, Djoko pernah ditugaskan ke Kalimantan Barat selama 8 tahun.
Di Kalimantan itulah ia bertemu dengan istrinya, Kyatti Imani, dan dikaruniai dua putri kembar. Kariernya mulai meningkat saat Djoko berpangkat kapten.
Djoko ditugaskan di Kementerian Luar Negeri. Kemudian pada 1990, Djoko lulus dan ditempatkan di Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri.
Saat itulah muncul tawaran untuk penempatan di Turki, yang saat itu sedang mengalami Perang Teluk di daerah Irak. Djoko bertugas di Turki selama 4,5 tahun.
Sekembali dari Turki, ia ditugaskan di Pusintelad, dan kemudian Kodam I/BB di Medan. Dalam perjalanan kariernya, ia bersekolah di Seskoad selama 11 bulan dan ditempatkan di Paspampres selama 4 tahun.
Berdasarkan perintah dari Kepala Lemsaneg kala itu, Djoko kemudian pindah tugas ke Lemsaneg. Mulanya ia bertugas di Direktorat Pengamanan Sinyal di Ciseeng.
Djoko kemudian menjabat Deputi Pengaman Persandian (Deputi III). Kariernya terus moncer, hingga akhirnya Djoko dilantik sebagai Kepala Lemsaneg melalui keputusan presiden (keppres).(Suara.com/deti.com)